Selang beberapa minggu setelah Insiden Kanjuruhan terjadi, Gilang Widya Pramana, pemilik usaha Juragan 99 menyatakan mundur dari Arema FC.
Hal tersebut Ia kemukakan pada Sabtu (29/10) siang dalam konferensi pers di Malang, Jawa Timur.
Gilang Widya Merasa Sedih Atas Tragedi Kanjuruhan
Dalam konferensi pers tersebut, mengutip Antara, Gilang Widya mengaku bahwa insiden mematikan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan beberapa waktu lalu mendorongnya untuk mengundurkan diri.
“Per-hari ini saya mundur dari Presiden (klub) Arema FC,” ungkap pemilik Juragan 99 tersebut, “Saya sangat merasakan kesedihan.”
Gilang Widya juga menyatakan bahwa ia akan tetap memenuhi tanggung jawab moral terhadap korban tragedi Kanjuruhan.
Tidak Berkaitan dengan Pemeriksaan Polisi
Mundurnya Gilang dari posisinya sebagai Presiden Klub Arema FC tidak berkaitan dengan pemeriksaan Polda Jawa Timur baru-baru ini.
“Tidak ada kaitannya dengan pemeriksaan di Polda Jatim,” tutur Gilang, “Untuk pemeriksaan saya di Polda, saya tetap siap dan kooperatif.”
Keputusan bos Juragan 99 tersebut untuk mundur dari Arema FC juga tidak dilandasi atas adanya tekanan pihak manapun.
“Pengunduran diri tidak ada tekanan dari pihak manapun,” ujar Gilang.
Gilang Masih ‘Cintai’ Arema FC
Gilang Widya, saat berita ini diturunkan, masih memiliki saham di Arema FC.
Saham tersebut ia dapatkan saat berinvestasi di klub sepak bola asal Malang tersebut. Ia mengaku bahwa saham tersebut merupakan bentuk kecintaannya terhadap klub “Singo Edan” itu.
“Untuk ke depan seperti apa, akan dibicarakan ulang,” sebut Gilang saat disinggung mengenai kepemilikan saham di Arema FC.
Gilang didapuk sebagai Presiden Klub dari Arema FC pada 7 Juni lalu, setelah berinvestasi di klub tersebut melalui perusahaan Juragan 99.
Save Our Soccer: Harusnya Iwan Budianto yang Bertanggung Jawab
Sementara itu, Save Our Soccer (SOS) menyebut masalah dari insiden Kanjuruhan seharusnya ditanggung oleh Dirut Arema FC, yakni Iwan Budianto.
Hal itu dikemukakan oleh Koordinator SOS Akhmad Marhali, pasca-pemanggilan Gilang Widya oleh Polda Jawa Timur pada Kamis (27/10) lalu.
Mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (MA) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pidana Korporasi, Marhali menyebut bahwa dalam sebuah korporasi seorang direktur utama harus bertanggung jawab.
“Karena IB (Iwan Budianto) posisinya sebagai direktur utama, presiden itu tidak ada di struktur operasional korporasi,” ujar Marhali.
Dengan posisi Gilang Widya sebagai komisaris. Marhali menyebut bahwa Gilang akan sangat lemah jika dijadikan sebagai tersangka.
