Kebocoran data kembali terjadi di Indonesia! Kali ini, data yang bocor tersebut berasal dari PLN serta beberapa perusahan asing di Indonesia.
Informasi ini pertama kali berasal dari cuitan akaun Twitter @nuicemedia hari ini (19/8), berupa screenshot unggahan akun loliyta dan toshikana di situs breached.to.
Dua akun tersebut mengaku menjual data PLN serta perusahaan sepertu Microsoft, McKinsey, PwC, Huawei, China Railway, Huawei Tech Investment, hingga Prudential cabang Indonesia.
Rincian Data PLN yang dijual
Pada unggahan tersebut, loliyta menyebutkan bahwa data yang dijual tersebut ialah berisi informasi 17 juta pelanggan PLN.
Informasi tersebut meliputi ID, ID pelanggan, nama, nama konsumen, tipe energi, Kwh, serta alamat pelanggan.
Bahkan data tersebut juga berisi nomor meteran, unit upi, tipe meteran, nama unit upi, unit Ap, nama unit Ap, unit Up, nama unit Up.
Akun tersebut juga menyebutkan bahwa jika ada yang berminat data tersebut, bisa menghubunginya lewat Telegram dengan id yang sama yaitu loliyta.
Rincian Data Perusahaan Asing yang dijual
Sedangkan untuk rincian data perusahaan asing yang bocor tersebut, akun toshikana membaginya menjadi dua folder yaitu Big dan Standard.
Perihal data Big, akun tersebut menyebutkan berisi data perusahaan yang pendapatannya di atas sekitar 50 juta Dollar Amerika Serikat.
Sedangkan untuk data Standard, merupakan data perusahaan yang pendapatannya di bawah sekitar 50 juta Dollar Amerika Serikat.
Masing-masing data tersebut diklaim berisi rekaman transfer, annual tax return, account statement, sertfikat domisili, serta beberapa data perusahaan lainnya.
Bahkan dalam data dengan total ukuran file 347 GB tersebut, berisi ID card dan tax ID direktur serta komisioner, ID card para shareholder, dan paspor para eksekutif perusahaan tersebut.
Respon Kementerian Kominfo
Juru bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi, seperti yang dilansir dari Antara, mengatakan bahwa pihaknya masih menelusuri dan mendalami insiden data PLN yang bocor itu.
Dedy juga menyebutkan pihaknya juga akan segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait mulai dari PLN hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Meski demikan, Dedy belum dapat memastikan kapan Kementerian Kominfo memberikan pengumuman terkait hasil penelusuran dan pendalaman tersebut.
