Game memang tidak akan lepas dari yang namanya pengaruh baik dan pengaruh buruk. Sejak dari dulu, orang tua selalu menganggap game dapat menyebabkan pengaruh buruk bagi anak mereka. Terlebih terhadap para orang tua yang masuk dalam kategori generasi X (mereka yang lahir tahun 1960-1980) dan generasi diatasnya. Kita yang muda tidak bisa mengubah kebiasaan pemikiran jadul seperti ini kepada para orang tua dan generasi X.
Seperti yang kalian ketahui sendiri, sedang panasnya berita mengenai fatwa haram terhadap game PUBG dan beberapa game yang termasuk dalam game kekerasan menurut MUI. Hal ini terjadi setelah kejadian teroris di Selandia Baru dan efek berantai berita HOAX dari beberapa media berita. Bagi para pemain PUBG maupun gamers lainnya menganggap fatwa MUI ini terlalu berlebihan. Bahkan beberapa orang ada yang menanggap keputusan ini hanya agar MUI terlihat bagus dalam pekerjaan mereka.
Apakah dengan mengharamkan game PUBG dan beberapa game kekerasan yang masuk dalam kategori MUI, anak anak generasi penerus Indonesia bisa diselamatkan dari pengaruh game tersebut? Perlukah hal ini dilakukan? Saya dan Tim Nawala Karsa akan memberikan pendapat kami mengenai fatwa haram oleh MUI terhadap game kekerasan.
Game Kekerasan Dianggap Serius Di Seluruh Dunia
Bukan hanya di Indonesia, negara lain pasti akan menganggap serius game-game yang mengandung kekerasan ataupun genre yang tidak diperuntukkan bagi anak-anak dibawah umur. Beberapa negara ada yang menanggapinya secara serius dengan melarang game-game seperti itu masuk ke negara mereka. Ada pula yang seperti Indonesia, dengan melarang game-game tersebut dengan membuat fatwa haram.
Disini saya ataupun tim Nawala Karsa tidak mengatakan bahwa fatwa haram dari MUI itu salah. Sebenarnya boleh saja mereka membuat hukum seperti itu. Tetapi, perbuatan MUI bisa juga dibilang tidak tepat.
Kekhawatiran MUI terhadap game kekerasan terlalu berlebihan dan terlalu terburu-buru membuat keputusan. Kenapa? Bukankah setiap game memiliki rating untuk membatasi siapa saja yang boleh memainkan game-game tersebut. Saya sendiri bingung apakah pihak MUI tidak tahu yang namanya rating game?
Rating Game Sering Dilupakan Oleh Beberapa Pihak
Rating game sebenarnya sudah ada lama sekali, sejak didirikannya organisasi ESRB (Entertainment Software Rating Board) pada tahun 1994 (dulu namanya Entertainment Software Association). Organisasi ini dibentuk karena mulai banyaknya game dengan unsur dewasa seperti kekerasan, pornografi dan lain-lain (contoh Mortal Kombat).
Kasus ini sempat membuat beberapa efek domino pada perusahaan game yang tidak membuat game seperti itu. Dengan dibentuknya organisasi ini, orang tua dapat merasa aman, game-game dapat dikontrol dan menyesuaikan game mereka sesuai umur.
Di Indonesia sendiri rating game sudah ada organisasi untuk mengontrol aturan umur pada game dari negara Indonesia sendiri ataupun game yang masuk dari luar.
Organisasi tersebut adalah IGRS (Indonesia Game Rating System) yang dibentuk sejak 2016. Sama seperti ESRB, IGRS mengontrol rating game yang ada di Indonesia sesuai dengan hukum disini. Kalian bisa cek langsung situs mereka disini.
Meskipun sudah ada sistem rating pada game, baik itu dari ESRB ataupun IGRS sering dilupakan banyak pihak. Baik itu dari pemerintah, orang tua ataupun anak-anak. Bahkan banyak pula yang tidak tahu apa saja rating pada game dan siapa saja yang boleh memainkan game tersebut.
Akibatnya seperti yang kalian perhatikan disekitar, banyak anak-anak bermain game yang tidak sesuai dengan umur mereka. Jadi kita semua (bukan hanya orang tua saja) perlu mengetahui rating game yang akan dimainkan dan yang akan diberikan kepada anak yang masih dibawah umur.
Pentingnya Pengaruh Orang Tua Kepada Anak
Seperti yang saya katakan sebelumnya, mengetahui rating game sangat diperlukan. Baik itu kalian yang sudah menjadi orang tua dan memiliki anak maupun yang masih muda. Sama halnya dengan tontonan TV, game juga perlu adanya batas-batas umur yang boleh dimainkan. Perlu diingat bahwa pengaruh game tidak kalah besarnya dengan acara tontonan yang ada di TV.
Fatwa Haram Tidak Efektif Dengan Banyaknya Penikmat Game Kekerasan
Sama seperti negara lainnya, rating game sering dilupakan oleh banyak pihak. Meskipun sudah jelas ada hukuman dan denda bagi mereka yang membiarkan dan memberikan anak-anak bermain game yang tidak sesuai dengan umur mereka. Akibatnya tingkat gamers yang masih dibawah umur banyak sekali ditemukan di beberapa game online seperti Fortnite.
Coba kita bayangkan apa jadinya jika fatwa haram dari MUI diresmikan pemerintah? Besar kemungkinan kita akan temukan anak-anak bermain game kekerasan menurut MUI atau game-game lainnya. Jauh sebelum adanya fatwa haram, kita dengan mudahnya menemukan anak-anak dengan asyiknya bermain game kekerasan di PC Warnet seperti Grand Theft Auto V.
Jadi fatwa seperti ini kurang efektif jika MUI hanya memberikan aturan begitu saja tanpa adanya tindakan keras seperti razia, hukuman ataupun denda yang seharusnya bisa membuat jera anak-anak terlebih orang tua.
Summary: Perlukah Game Kekerasan Diberikan Fatwa Haram?
Pihak MUI boleh saja memberikan fatwa Haram terhadap game kekerasan seperti PUBG. Tapi, apakah itu benar-benar jalan terbaik? Dengan fatwa Haram yang sudah sangat telat bagi pihak MUI membuat aturan seperti ini.
Bayangkan saja berapa banyak orang dan anak-anak yang sudah kecanduan bermain PUBG dan game kekerasan. Bayangkan saja berapa banyak generasi kita yang telah menjadi calon-calon penghuni neraka hanya karena aturan fatwa haram bermain game PUBG.
Pihak MUI sebaiknya memikirkan lagi mengenai hal ini. Masih ada jalan lain untuk memperbaiki masalah game kekerasan seperti PUBG. Memberikan aturan yang sudah terlanjur menyebar kepada anak-anak akan sangat sulit diselesaikan.
