Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengumumkan lokasi baru ibu kota Indonesia terletak di Propinsi Kalimantan Timur. Lokasi yang dipilih sebagai ibu kota pemerintahan adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
“Berdasarkan riset tiga tahun,” kata Jokowi di Istana, Senin (26/8) siang, “lokasi ibukota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur.”
Dalam menyampaikan lokasi ibu kota baru, Jokowi turut didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor
Karena Lima Hal Ini, Kaltim Unggul
Dilansir dari tirto.id, Ada lima alasan kenapa dua tempat itu yang dipilih. Pertama, daerah tersebut minim risiko bencana, baik banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Hal ini didukung lokasinya yang tidak bersinggungan langsung dengan lempeng bumi.
Kedua, lokasi kedua kabupaten tersebut strategis, ada di tengah-tengah Indonesia. Walaupun tidak persis di tengah Indonesia menurut garis astronomis, karena Mamuju lebih di tengah. Namun secara geografis, jarak rata-rata Kalimantan Timur ke seluruh Provinsi di Indonesia memang cukup pendek, yakni 893 km–terpendek kedua di antara lima calon ibu kota lainnya. Angka ini masih di bawah Kalimantan Tengah yang jarak rata-rata ke seluruh provinsinya sejauh 792 km.
Ketiga, kabupaten itu ada di dekat perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Lokasi yang dekat dengan daerah kota memungkinkan pertumbuhan ekonomi bergerak lebih cepat di wilayah ibu kota yang baru.
Keempat, kata Jokowi, “infrastruktur yang relatif lengkap.” Dan terakhir di dua tempat itu “tersedia lahan yang sudah dikuasai pemerintah, seluas 180 hektare.” Untuk poin terakhir, pemerintah tidak perlu menambah lahan terlalu banyak seiring dengan semakin mahalnya harga tanah akibat ulah spekulan.
Jokowi mengatakan setelah ini pemerintah akan mulai merancang UU ibukota baru. UU tersebut akan mencakup jenama ibu kota dan hal-hal lain terkait fungsi ibu kota tersebut. 2020 akhir pemerintah akan memulai konstruksi, dan pada 2024, pemindahan akan dilakukan secara bertahap. Pembangunan akan dilakukan bersama swasta.
Dilansir dari CNN Indonesia, berdasarkan data Bappenas, dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru sekitar Rp486 triliun. Untuk APBN hanya menyumbang 19 persen dari total biaya yang dibutuhkan.
Bagaimana dengan Jakarta? Jokowi memastikan, “Jakarta akan tetap jadi pusat bisnis, perdagangan yang berskala global.”
