Aturan pemungutan pajak pada layanan digital resmi berlaku hari ini (1/7). Kendati demikian, harga game di platform Steam tidak mengalami kenaikan. Apa alasannya?
Harga game sudah termasuk pajaknya
Meski aturan pemungutan pajak digital sudah dibuat, nyatanya hal tersebut tidak mempengaruhi harga game yang dijual di platform tersebut lantaran harga game yang dijual sudah termasuk dengan pajak yang telah diatur oleh pemerintah setempat.
Mengutip dari ketentuan yang dibuat Steam pada laman Steamworks Document, perusahaan yang didirikan oleh Gabe Newell ini mengenakan pajak penjualan di sejumlah negara yang memberlakukannya. Pajak yang diminta lalu ditambahkan pada harga game yang dijajakan di platform tersebut.
Apakah penyedia gim bakal merugi?
Kekhawatiran akan meruginya para pengembang sekaligus penerbit gim di Steam akibat adanya PPN digital sempat mencuat di sosial media. Namun, hal tersebut nyatanya tidak terlalu berpengaruh pada keuntungan yang diterima oleh Steam maupun pihak lainnya.
“Kami membayar anda (pengembang/penerbit gim) sesuai pendapatan bersih yang dihitung berdasarkan pendapatan kotor dikurang sejumlah penyesuaian,” kutip Steam. Pendapatan kotor sendiri termasuk PPN maupun pajak penjualan, sementara penyesuaian yang dimaksud adalah seperti pengembalian dana, pajak, dan diskon.
Pendapatan bersih tersebut juga nantinya akan dibagi lagi dalam bentuk persen, yang nantinya akan diberikan kepada para pengembang atau penerbit gim serta kepada Steam sendiri.
Pemungutan pajak digital dimulai bulan Agustus
Tidak seperti yang diberitakan sebelumnya, meskipun pemberlakuan aturan pajak digital telah dimulai pada awal bulan Juli ini, pemungutan pajak digital tersebut baru akan dimulai pada bulan Agustus mendatang. Hal tersebut dijelaskan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Dirjen Pajak Hestu Yoga Saksama.
“Kami akan efektif mulai memungut memang 1 Agustus, di PMK seperti itu, jadi tidak mundur memang,” jelas Yoga saat dihubungi KompasTekno, Selasa (30/6/2020). Ia menjelaskan, bahwa setelah aturan itu belarku, Dirjen Pajak akan menunjuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE.
Enam perusahaan sudah menerapkan pajak PPN digital
Selain itu, tutur Yoga, ada sekitar enam perusahaan digital yang sudah siap menerapkan PPN. Meski demikian, Yoga belum enggan merinci perusahaan apa saja yang dimaksud.
“Selama ini pun produk digital dari luar negeri terutang PPN 10 persen, tetapi konsumen di Indonesia harus menyetor sendiri PPN-nya,” jelas Yoga, “mekanisme itu kita ubah, pelaku usaha dari luar negeri ini yang sekarang kita tunjuk sebagai pemungut dan penyetor PPN-nya.”
Aturan tersebut telah dibahas oleh Dirjen Pajak kepada sejumlah perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia. Yoga menyebut bahwa pemerintah telah mempermudah skema pembayaran pajak, termasuk dokumen bukti dalam pemungutan pajak PPN digital itu.
Dalam skema terbaru tersebut, Yoga menyatakan, bahwa perusahaan tidak perlu mengubah sistem pembayaran pada aplikasi yang dimiliki. Mekanisme pemungutan pajak kepada konsumen nantinya akan diserahkan pada tiap perusahaan.
Sebagai Solusi untuk Menutup Kerugian Negara
Pemberlakuan pajak PPN digital pada layanan Netflix, Spotify, Steam dan platform digital lainnya bukanlah tanpa alasan. Sri Mulyani, mentri Keuangan, menyatakan kebijakan tersebut diharap mampu meningkatkan penerimaan negara, salah satunya untuk sumber pendanaan. Mengingat ekonomi di Indonesia menjadi kacau selama pandemi COVID-19 menyerang.
Mengingat pendapatan banyak negara bergantung pada pajak untuk meningkatkan kualitas serta infrastruktur negaranya. Selain itu, juga mampu menyeimbangi kebutuhan ekonomi negara tersebut agar tidak bankrut dan menjadi negara miskin.
